TES HALAMAN BUAT TEMPLATE
Bisnis.com, KUALA LUMPUR--Pemerintah Malaysia siap menurunkan harga
bahan bakar minyak (BBM) RON95 jika harga minyak mentah dunia jatuh
hingga US$70-US$75 (234-251 ringgit) per barel.
Wakil Menteri Keuangan, Datuk Ahmad Maslan mengatakan ia akan mengemukakan rencana tersebut kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM RON95 jika harga minyak mentah dunia turun pada level tersebut.
Penurunan harga tersebut bisa dilakukan karena telah melewati kadar subsidi yang ditanggung pemerintah, katanya seperti dikutip berbagai media terbitan Kuala Lumpur, Senin (17/11/2014).
"Saya mendapat informasi dari mereka yang memantau subsidi BBM ini, jika harga minyak pada level US$70-US$75 per barel, maka ia akan melewati tahap subsidi 2,30 ringgit per liter," katanya.
Saat ini harga minyak mentah Brent mencapai US$79,41 per barel.
Ahmad mengatakan, jika harga BBM diturunkan, para pedagang juga diharapkan bisa menurunkan harga barang karena selama ini kenaikan harga BBM selalu dijadikan alasan pedagang untuk menaikkan harga.
Pada 2 Oktober harga premium RON95 dan diesel dinaikkan 20 sen menjadi berturut-turut 2,30 ringgit (Rp8.500) dan 2,20 ringgit (Rp8.100) per liter, setelah pemerintah mengumumkan pengurangan subsidi BBM.
Sementara pada 27 Oktober, pemerintah merencanakan untuk memberikan subsidi BBM penuh kepada warga berpendapatan kurang dari 5.000 ringgit per bulan berdasar skema rasionalisasi BBM mulai Juni 2015.
Sedangkan warga berpenghasilan sampai 10.000 ringgit per bulan akan menikmati sebagian subsidi dan penghasilan di atas 10.000 per bulan tidak layak menerima subsidi BBM.
Kondisi berbeda di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla bersikeras ingin menaikkan harga BBM.
Dia menegaskan penaikan harga BBM bersubsidi akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo secepatnya setelah tiba di Tanah Air.
"Memang perlu kita lebih cepat dan Insya Allah begitu Pak Jokowi tiba, itu segera akan diumumkan, seperti itu supaya menghilangkan keragu-raguan," ujarnya beberapa waktu lalu.
Di lain pihak, pengamat migas Hendrajit menilai dalam wacana penaikan harga BBM subsidi melahirkan dualisme komando pemerintah antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla karena RI 2 mendominasi pernyataan tentang BBM.
"Saya menangkap hiruk pikuk polemik kenaikan BBM ada benih dualisme komando di pemerintah antara Presiden dan Wakil Presiden," katanya.
Padahal Jokowi-JK saat kampanye gembar gembor menyampaikan bahwa pemerintahan dijalankan dengan semangat trisakti yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Tetapi dalam kebijakan sektor migas, Hendrajit menilai tidak ada rasa Trisakti di dalamnya.
Tidak adanya tumpuan Trisakti dalam kebijakan migas terlihat adanya pejabat pemerintah yang dinamakannya JK connection dalam struktur Kabinet Kerja yang dikhawatirkan menggerogoti pemerintahan Jokowi melalui sektor migas.
Politikus PDIP Effendi Simbolon meminta kepada Presiden agar sejumlah menteri terkait kebijakan energi di reshuffle agar kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah nantinya terhindar dari kongkalikong dengan mafia migas.
Menurutnya, jika harga BBM bersubsidi dinaikkan otomatis menguntungkan perusahaan minyak asing terutama yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar di Indonesia karena harganya sama.
"SPBU asing sekarang tidur nyenyak, kalau nanti sudah sama atau lebih tinggi, maka SPBU asing akan tertawa terbahak-bahak. Itu ironisnya Indonesia, kita selalu tunduk oleh penjajahan asing," kata Effendi.
Wakil Menteri Keuangan, Datuk Ahmad Maslan mengatakan ia akan mengemukakan rencana tersebut kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM RON95 jika harga minyak mentah dunia turun pada level tersebut.
Penurunan harga tersebut bisa dilakukan karena telah melewati kadar subsidi yang ditanggung pemerintah, katanya seperti dikutip berbagai media terbitan Kuala Lumpur, Senin (17/11/2014).
"Saya mendapat informasi dari mereka yang memantau subsidi BBM ini, jika harga minyak pada level US$70-US$75 per barel, maka ia akan melewati tahap subsidi 2,30 ringgit per liter," katanya.
Saat ini harga minyak mentah Brent mencapai US$79,41 per barel.
Ahmad mengatakan, jika harga BBM diturunkan, para pedagang juga diharapkan bisa menurunkan harga barang karena selama ini kenaikan harga BBM selalu dijadikan alasan pedagang untuk menaikkan harga.
Pada 2 Oktober harga premium RON95 dan diesel dinaikkan 20 sen menjadi berturut-turut 2,30 ringgit (Rp8.500) dan 2,20 ringgit (Rp8.100) per liter, setelah pemerintah mengumumkan pengurangan subsidi BBM.
Sementara pada 27 Oktober, pemerintah merencanakan untuk memberikan subsidi BBM penuh kepada warga berpendapatan kurang dari 5.000 ringgit per bulan berdasar skema rasionalisasi BBM mulai Juni 2015.
Sedangkan warga berpenghasilan sampai 10.000 ringgit per bulan akan menikmati sebagian subsidi dan penghasilan di atas 10.000 per bulan tidak layak menerima subsidi BBM.
Kondisi berbeda di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla bersikeras ingin menaikkan harga BBM.
Dia menegaskan penaikan harga BBM bersubsidi akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo secepatnya setelah tiba di Tanah Air.
"Memang perlu kita lebih cepat dan Insya Allah begitu Pak Jokowi tiba, itu segera akan diumumkan, seperti itu supaya menghilangkan keragu-raguan," ujarnya beberapa waktu lalu.
Di lain pihak, pengamat migas Hendrajit menilai dalam wacana penaikan harga BBM subsidi melahirkan dualisme komando pemerintah antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla karena RI 2 mendominasi pernyataan tentang BBM.
"Saya menangkap hiruk pikuk polemik kenaikan BBM ada benih dualisme komando di pemerintah antara Presiden dan Wakil Presiden," katanya.
Padahal Jokowi-JK saat kampanye gembar gembor menyampaikan bahwa pemerintahan dijalankan dengan semangat trisakti yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Tetapi dalam kebijakan sektor migas, Hendrajit menilai tidak ada rasa Trisakti di dalamnya.
Tidak adanya tumpuan Trisakti dalam kebijakan migas terlihat adanya pejabat pemerintah yang dinamakannya JK connection dalam struktur Kabinet Kerja yang dikhawatirkan menggerogoti pemerintahan Jokowi melalui sektor migas.
Politikus PDIP Effendi Simbolon meminta kepada Presiden agar sejumlah menteri terkait kebijakan energi di reshuffle agar kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah nantinya terhindar dari kongkalikong dengan mafia migas.
Menurutnya, jika harga BBM bersubsidi dinaikkan otomatis menguntungkan perusahaan minyak asing terutama yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar di Indonesia karena harganya sama.
"SPBU asing sekarang tidur nyenyak, kalau nanti sudah sama atau lebih tinggi, maka SPBU asing akan tertawa terbahak-bahak. Itu ironisnya Indonesia, kita selalu tunduk oleh penjajahan asing," kata Effendi.
Editor : Adi Ginanjar Maulana
Post a Comment
Blogger Facebook Disqus